Dalam pernyataannya, Fraksi Golkar menilai bahwa sektor media memiliki fungsi strategis dalam menjamin keterbukaan informasi publik, menghubungkan pemerintah dengan masyarakat, serta memperkuat akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan. Karena itu, dukungan anggaran yang proporsional dinilai penting untuk dipertahankan.
Juru Bicara Fraksi Golkar, Hj. Insana, menyampaikan bahwa transparansi merupakan salah satu prinsip yang harus dijaga dalam pelaksanaan pembangunan daerah.
“Media memiliki peran yang sangat penting dalam memastikan informasi pemerintah tersampaikan kepada masyarakat. Dukungan anggaran terhadap sektor ini perlu dipertahankan agar komunikasi publik tetap berjalan efektif,” ujarnya.
Fraksi Golkar Minta Pemerintah Daerah Prioritaskan Transparansi Publik
Fraksi Golkar menekankan bahwa efisiensi belanja daerah tidak semestinya dilakukan dengan mengurangi anggaran pada sektor yang berkaitan dengan keterbukaan informasi. Penurunan anggaran media dinilai berpotensi menghambat penyebaran informasi kebijakan dan program pembangunan kepada masyarakat luas.
Selain itu, Fraksi Golkar menilai bahwa penguatan komunikasi publik menjadi bagian dari upaya memperkuat tata kelola pemerintahan yang lebih transparan dan akuntabel.
APBD 2026 Dinilai Memerlukan Penajaman Prioritas
Dalam pembahasan lebih luas mengenai APBD 2026, Fraksi Golkar juga mencermati sejumlah isu terkait sinkronisasi pendapatan dan belanja daerah. Meski pemerintah daerah menyepakati kenaikan target PAD sebesar 2 persen, Golkar menilai diperlukan strategi yang lebih inovatif untuk meningkatkan kemandirian fiskal.
Di sisi belanja, mereka menilai masih ada sejumlah kegiatan yang dianggap belum menunjukkan indikator kinerja yang kuat atau belum memiliki urgensi tinggi. Karena itu, penajaman prioritas program dinilai perlu dilakukan agar anggaran belanja benar-benar membawa manfaat langsung bagi masyarakat.
Catatan Fraksi Golkar: Pilkades, P3K, dan Ketahanan Pangan
Dalam pendapat fraksinya, Golkar memberikan beberapa catatan strategis kepada pemerintah daerah, antara lain:
-
Kepastian pelaksanaan Pilkades sesuai regulasi nasional
-
Perlindungan kerja dan kesejahteraan tenaga P3K
-
Peningkatan kualitas layanan pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur
-
Penguatan ketahanan pangan menghadapi dinamika cuaca dan pertanian
Fraksi Golkar menilai bahwa keberhasilan APBD tidak hanya bergantung pada pengesahan anggaran, tetapi juga pada implementasi yang efektif dan berorientasi pada hasil.
Persetujuan APBD 2026 dengan Catatan
Setelah mencermati keseluruhan pembahasan dan mempertimbangkan kelayakan kebijakan fiskal daerah, Fraksi Golkar menyatakan setuju terhadap penetapan Ranperda APBD Kabupaten Soppeng Tahun Anggaran 2026 menjadi Peraturan Daerah.
Persetujuan tersebut disertai harapan agar pemerintah daerah dapat menjaga transparansi informasi publik, mengoptimalkan PAD, dan memastikan setiap program pembangunan berjalan sesuai prioritas yang telah ditetapkan.
0 Komentar